0
0
Program JKN terus diperkuat sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing. Hingga akhir 2025, program ini telah menjangkau sebagian besar penduduk sehingga akses layanan kesehatan semakin meluas dan berdampak pada produktivitas masyarakat.
Data BPJS Kesehatan yang dipaparkan dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahun 2025 menunjukkan capaian besar sekaligus tantangan yang harus dijaga demi keberlanjutan program. Kegiatan public expose tersebut berlangsung pada Kamis (2/7).
Cakupan peserta dan pemanfaatan layanan
Per 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau setara 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Cakupan yang luas ini diikuti oleh tingginya pemanfaatan layanan kesehatan: sepanjang 2025 tercatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan, rata-rata lebih dari 1,9 juta pemanfaatan per hari.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menekankan peran JKN lebih dari sekadar jaminan pembiayaan. “Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” ujar Pujo.
BPJS Kesehatan juga mencatat bahwa akses layanan semakin mudah melalui transformasi digital. Inovasi yang disorot lain Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi via WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165. Ketersediaan fasilitas mitra juga menunjang layanan: 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang tersebar di seluruh Indonesia.
Tata kelola, kondisi keuangan, dan pengendalian biaya
Keberlangsungan Program JKN didukung oleh pengelolaan dana yang diklaim sehat dan akuntabel. Hingga akhir 2025, aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tercatat sebesar Rp30,04 triliun, yang menurut catatan mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan. Hasil investasi DJS Kesehatan pada tahun tersebut mencapai Rp3,94 triliun.
Pujo menyoroti capaian tata kelola sebagai indikator akuntabilitas. “Komitmen tersebut juga tercermin dari berbagai capaian tata kelola organisasi. Pada tahun buku 2025, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, atau 34 kali sejak PT Askes (Persero). Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat skor 97,67 pada penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang Pujo.
Sisi pengeluaran juga menjadi perhatian. Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sekitar 26,42 persen dari biaya tersebut digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik, yang sebagian besar dapat dicegah lewat pola hidup sehat dan deteksi dini. Untuk itu, upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas layanan, kolektabilitas iuran, serta pengendalian biaya terus dioptimalkan agar program tetap berkelanjutan.
Dampak ekonomi dan tantangan ke depan
Selain manfaat kesehatan, Program JKN juga berdampak terhadap ekonomi nasional. Kajian LPEM FEB UI yang dipaparkan menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto hingga Rp129 triliun dan penciptaan sekitar 3,5 juta lapangan kerja. Program ini juga disebut berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019 serta melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan.
Hasil kajian tersebut juga mengaitkan peningkatan kepesertaan dengan manfaat ekonomi dan kesehatan: setiap kenaikan 1 persen kepesertaan Program JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen serta berkontribusi pada peningkatan angka harapan hidup hingga tiga tahun dan produktivitas masyarakat.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, mengingatkan adanya tugas besar dalam pengelolaan dana publik. “Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat,” ucap Stevanus.
Tokoh masyarakat dan akademisi juga memberi catatan. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai JKN sebagai bagian dari upaya negara menjalankan amanat konstitusi dan melihat perkembangan positif dalam kualitas layanan serta tata kelola. Sedangkan Guru Besar FEB UI, Telisa Aulia Falianty, menekankan pentingnya ketahanan pembiayaan jangka panjang. “Penguatan ketahanan pembiayaan Program JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan, serta kolaborasi yang lebih erat pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan langkah tersebut, Program JKN diharapkan mampu menjaga keberlanjutannya sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Telisa.
BPJS Kesehatan menegaskan komitmen memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak—pemerintah pusat dan daerah, fasilitas kesehatan, pelaku usaha, dan masyarakat—agar Program JKN tetap berkelanjutan dan terus memberi manfaat bagi masa depan SDM Indonesia.
